Tugas Pkn Semester II

SENGKETA

1.      Jelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional ?

a.     kemiskinan dan ketidakadilan, hal ini dapat membatasi kesempatan suatu bangsa untuk berkembang dan menjadi Negara maju

b.    perbedaan ras dan agama, dalam kaitannya dengan status sosial. Misalnya : system kasta dan politik rasial

c.     Ekstrimisme yaitu sikap dan tindakan yang selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain yang bahkan dapat merugikan Negara

d.    Kontroversi sebagai bentuk proses sosial antara persaingan dan konflik yang merupakan sikap tidak senang baik secara sembunyi atau terus terang e.     Diskriminasi yaitu pembatasan terhadap suatu kelompok untuk masuk pada kelompok tertentu.

2.      Uraikan cara menyelesaikan masalah-masalah  (sengketa) internasional ?

a.    Penyelesaian secara damai Penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1)   Rujuk Rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak yang bersengketa secara kekeluargaan. Rujuk dapat dilakukan dengan jalan:                                                   a)    Negosiasi,  yaitu perundingan antara pihak yang bersengketa sebagai sarana untuk menetapkan sikap tentang masalah yang disengketakan

b)    Mediasi/jasa-jasa baik, merupakan bantuan jasa baik dari pihak ketiga. Pihak ketiga lebih bersikap aktif, misalnya berusaha mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, memberikan saran-saran agar sengketa dapat diselesaikan secara damai. Perbedaan antara jasa-jasa balk dan mediasi adalah persoalan tingkat. Dalam penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan jasa-jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa-jasa untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, pihak tersebut mengusulkan (dalam bentuk syarat umum) dilakukannya penyelesaian. Tetapi, ia sendiri secara nyata tidak ikut serta dalam pertemuan. Demikian pula, ia tidak melakukan suatu penyelidikan secara saksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut. Sebaliknya dalam penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan mediasi, pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif. Ia ikut serta dalam negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa sehingga penyelesaian dapat tercapai.

c)     Konsiliasi, dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Secara luas, konsiliasi berarti penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Secara sempit, konsiliasi berarti penyerahan sengketa path suatu panitia. Panitia menyelidiki persengketaan kedua belah pihak kemudian akan memberikan usul.

d)    Rujuk dapat dilakukan dengan bantuan panitia penyelidikan. Panitia penyelidikan bertugas menyelidiki kepastian peristiwa dan kemudian menyiapkan penyelesaian yang disepakati. Negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, adalah cara-cara penyelesaian yang kurang begitu formal dibandingkan dengan penyelesaian yudisial atau arbitrase.

2)   Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB. Peran PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai, dapat dilakukan secara politik atau secara hukum. Penyelesaian secara politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, sedangkan penyelesaian secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Majelis Umum PBB menangani sengketa dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negara yang bersengketa mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan secara damai demi terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan. Sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

a)     Sengketa yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat diantara cara negosiasi, mediasi, penyelidikan, dan sebagainya.

b)     Peristiwa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau agresi. Dewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan

3)   Arbitrasi (perwasitan) Arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang­-orang tertentu yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa, yang disebut Arbitrator, biasanya berasal dari negara yang bersangkutan. Penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrator dapat dilakukan melalui perjanjian internasional antara negara yang bertikai. Di dalam perjanjian itu diatur pokok-pokok sengketa, batas kewenangan, prosedur, dan ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrasi. Keputusan yang diambil tidak hams berdasar hukum, tetapi dapat berdasar atas kepantasan atau kebaikan. Peraturan arbitrasi internasional ditetapkan dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907.

4)   Peradilan Internasional / Penyelesaian yudisial Penyelesaian sengketa melalui peradilan internasional adalah penyelesaian dengan penerapan hukum oleh badan peradilan internasional. Dalam memutuskan masalah hanya berdasarkan ketentuan hukum dan bersifat terbuka. Peradilan internasional dapat dilakukan pula oleh badan peradilan internasional lain dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

b.   Penyelesaian sengketa dengan kekerasan Penyelesaian sengketa dengan kekerasan yaitu penyelesaian sengketa menggunakan sarana pemaksaan, antara lain dengan blokade, pertikaian bersenjata, reprisal, dan retorsi.

1)   Blokade Blokade adalah pengepungan wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar, misalnya blokade atau pengepungan suatu kota atau pelabuhan. Blokade di masa sekarang dianggap penyelesaian sengketa yang sudah usang, karena blokade sebagai tindakan sepihak bertentangan dengan Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa blokade hanya boleh dilakukan oleh anggota-anggota PBB yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam rangka memelihara perdamaian dan kemanan. Namun banyak blokade dilakukan oleh negara besar untuk kepentingan bersama, misalnya untuk mencegah terjadinya perang. Ada dua mac am blokade, yaitu blokade masa damai dan blokade masa perang. Akibat hukum blokade masa damai yaitu negara yang memblokade tidak berhak menangkap kapal perang, negara pihak ketiga yang melanggar blokade, tetapi blokade di masa perang adalah negara yang memblokade berhak memeriksa kapal perang netral atau negara ketiga.

2)   Pertikaian senjata Pertikaian senjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan damai secara sepihak. Pertikaian senjata hams dibedakan dengan pengertian perang. Yang dimaksud dengan perang adalah pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan pertikaian itu disertai pernyataan perang.

3)   Reprisal, yaitu pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu pertikaian. Reprisal di masa damai dibenarkan apabila negara yang dikenai perbuatan reprisal bersalah melakukan kejahatan internasional. Misalnya, bempa pemboikotan barang, embargo, demonstrasi angkutan laut, dan sebagainya. Reprisal di masa perang adalah perbuatan pembalasan antara pihak yang berperang dengan tujuan memaksa pihak lawan untuk menghentikan perbuatannya yang melanggar hukum perang.

4)    Retorsi, adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain, misalnya pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat pada ketentuan Piagam PBB, yang pada intinya tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Jadi retorsi merupakan perbuatan yang sah dan tidak melanggar hukum.

3.      Berikanlah 3 contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase ?

Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 sampai 2007
2) Sengketa antara Pertamina melawan Commerz Asia Emerald yang diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC), Singapore pada tahun 2008
3) Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore
4) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.

4.      Tunjukkan salah satu contoh penyelesaian sengketa Internasional melalui tindakan agresi ?

Agresi militer Belanda I dan II di Indonesia tahun 1947 disebabkan Belanda ingin menguasai kembali Indonesia.

Mahkamah Internasional

1.      Sebutkan tugas dan peranan Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketainternasional !

·         Memberikan pendapat hukum (advisory opinion)

·         Mengadili berdasarkan traktat dan kebiasaan

·         Memberikan sanksi apabila salah satu yang bersengketa tidak tunduk terhadap putusan hakim internasional

2.      Apakah yang anda ketahui tentang Mahkamah Internasional !

·         Merupakan salah satu organ pokok PBB

·         Hakim Terdiri dari 15 orang untuk masa jabatan 9 tahun.

·         Berkedudukan di Den Haag

·         Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 9 orang hakim.

·         Prosedur peradilan hampir sama dengan yurisdiksi intern suatu negara

3.      Bagaimanakah wujud rasa hormat dan menghargai putusan Mahkmah Internasional !

·         Seluruh anggota PBB secara otomatis menjadi anggota Mahkamah Internasional oleh karena itu jika terjadi sengketa maka sudah menjadi ketentuan bagi negara-negara anggota untuk menggunakan haknya bila merasa dirugikan oleh negara lain. Akan tetapi sebaliknya jika suatu keputusan Mahkamah internasional telah diputuskan segala konsekuensi yang ada harus diterima. Hal itu mengingat bahwa apa yang menjadi putusan Mahkamah internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat dimintakan Banding. 
contohnya Indonesia dan Malaysia pernah berurusan dengan Mahkamah Internasional (MI) untuk menyelesaikan sengketa pemilikan pulau Sipadan . Dalam proses persidangan di MI, pihak Malaysia dinyatakan pemilik syah pulau itu. jadi dengan alasan tertentu dan rasional tentunya Kita menghargai keputusan dari Mahkamah Internasional tersebut.

Tugas PKN Semester 3

Soal pertemuan ke- 10

1.    Di bawah ini bukan termasuk prinsip demokrasi pancasila yaitu….

a.    Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.    Keseimbangan anatar hak dan kewajiban.

c.    Mewujudkan rasa keadilan.

d.    Mewujudkan konstitusi.

e.    Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional.

2.    Pada masa orla tercatat ada dua konstitusi yang berlaku yaitu UUDS 1950 dan UUD 1945. Oleh karena itu Indonesia menganut dua sistem pemerintahan yaitu...

a.    Parlementer dan terpimpin.

b.    Parlementer dan liberal.

c.    Liberal dan komunis.

d.    Terpimpin dan liberal

e.    Komunis dan liberal.

3.    Dalam tatanan praktek demokrasi pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal dibawah yang bukan indicator antara lain….

a.    Pembatasan hak-hak politik rakyat.

b.    Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

c.    Pembentukan lembaga intra konstitusional.

d.    Pembentukan lembaga ekstra konstitusional.

e.    KKn merajalela.

4.    Bergulirnya rformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Suksesnya atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat factor kunci kecuali….

a.    Komposis elit politik.

b.    Desain institusi politik.

c.    Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit

d.    Konstitusi yang berlaku.

e.    Peran civil society atau masyarakat madani.

5.    Tujuan Pemlu di bawah in, kecuali….

a.    Melaksanakan kedaulatan rakyat.

b.    Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.

c.    Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

d.    Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.

e.    Mengkudeta pemimpi yang lama.

6.    Di bawah ini yang bukan termasuk asas-asas Pemilu….

a.    Langsung

b.    Bebas

c.    Umum

d.    Luas

e.    Rahasia

7.    Setiap waraga Negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan berhak mengikuti pemilu tanpa diskriminasi. Pernytaan di atas termasuk dalam salah satu asas pemilu yaitu….

a.    Langsung

b.    Bebas

c.    Umum

d.    Adi

e.    Jujur

Soal pertemuan ke- 11

1.    Di bawah ini bukan termasuk perilaku demokrasi yaitu….

a.    Menjunjung tinggi persamaan

b.    Membudayakan sikap bijak dan adil

c.    Mengganti demokrasi secara langsung agar semakin baik.

d.    Mengutamakn persatuan dan kesatuan nasional.

e.    Menjaga kesimbangan antarah hak dan kewajiban.

2.    Dibawah ini termasuk cerminan perilaku demokrasi di lingkunangn masyarakat yaitu….

a.    Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah.

b.    Mematuhi tata tertib di sekolah.

c.    Ikut serta gotong royong membangun pos kamling.

d.    Menghormati pendapat teman dalam diskusi.

e.    Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah.

3.    Menghormati pendapat orang lain harus lebih dilakukan di lingkup….

a.    Keluarga

b.    Sekolah

c.    Masyarakat

d.    Teman

e.    Kerabat

4.    Di bawah ini tidak termasuk masyarakat madani adalah….

a.    Kalangan ustadz

b.    Suku pedalaman

c.    Kalangan tradisional

d.    Kalangan pejabat

e.    Para guru

5.    Berikut ini yang bukan termasuk masyarakat madani….

a.    Gaptek

b.    Berkecukupan

c.    Berilmu

d.    Kreatif

e.    Suku pedalaman

6.    Masyarakat madani adalah masyarakat yang…., kecuali….

a.    Kreatif

b.    Kaya

c.    Gaptek

d.    Plin plan

e.    Licik

7.    Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat madani apabila….

a.    SDA banyak

b.    Prestasinya banyak

c.    Masyarakatnya sudah maju

d.    SDM tidak stabil

e.    Pulaunya banyak.

Pertemuan 13 dan 14

1.       Isi dari pasal 28 UUD 1945 adalah….

a.       Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tinjau dengan undang - undang.

b.      Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang - undang.

c.       Kemerdekaan bersama dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang - undang.

d.      Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan peraturan dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang - undang.

e.      Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan wajar dan tidak wajar dan sebagainya di tetapkan dengan undang - undang.

2.       Seharusnya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara yang….

a.       Harmonis

b.      Kekeluargaan

c.       Terbuka

d.      Terselubung

e.      Terpercaya

3.       Pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dalam teori demokrasi pemerintah yang terbuka itu bersifat....

a.       Kulturasial

b.      Esensial

c.       Equalisial

d.      Tradisional

e.      Faktual

4.       Dibawah ini yang termasuk tidak macam-macam keadilan menurut Aristoteles adalah....

a.    Keadilan Kodrat Alam

b.    Keadilan Distributif

c.    Keadilan Konvensional

d.    Keadilan Komutatif

e.    Keadilan Responsional

5.       Yang dimaksud keadilan distributif menurut Aristoteles adalah….

a.       Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

b.      Perbuatan apabilah seorang warga negara telah mentaati peraturan perundang undangan yang telah dikeluarkan.

c.       Perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

d.      Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah  diberikannnya.

e.      Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan strata sosial.

6.       Yang dimaksud keadilan Konvensional menurut Aristoteles adalah ….

a.       Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

b.      Perbuatan apabilah seorang warga negara telah mentaati peraturan perundang undangan yang telah dikeluarkan

c.       Perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita

d.      Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah  diberikannnya.

e.      Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan strata sosial.

7.       Salah satu ciri dari pemerintah dan terbuka adalah….

a.       Terbukanya rapat-rapat organisasi bagi publik dan pers.

b.      Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.

c.       Adanya eksploitasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.

d.      Pemerintah menyediakan tempat bagi organisasi untuk melakukan promosi.

e.      Adanya perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara dalam kesetaraan sosial.

Pertemuan 15

1.      Pemerintahan yang tidak transparan adalah . . . .

a.    Pemerintahan yang terbuka

b.    Pemerintahan yang adil dan makmur

c.    penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tertutup dari pihak lain diluar pemerintah, terutama rakyat

d.    pemerintahan di atas pemerintah

e.    pemerintahan terpusat

2.      Faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan . . . .

a.    Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan mehalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya

b.    Karena ingin melakukan yang terbaik untuk rakyat

c.    Tidak adanya HAM yang mendasar sehingga terjadi pemerintahan yang tidak transparan

d.    Kurangnya pengetahuan dan ingin menang sendiri

e.    Semua jawaban tidak benar

3.      Transparan dapat diartikan juga, kecuali . . . .

a.      Kebohongan

b.      Keterbukaan

c.       Keadilan

d.      Tidak sewenang-wenang

e.      Tidak memihak

4.      Contoh pemerintahan yang transparan di sekolah adalah . . . .

a.         Memberitahukan rencana yang dibuat oleh osis

b.         Menyembunyikan aib sekolah

c.         Melakukan bolos sekolah

d.         Menjelek jelekan nama sekolahan

e.         Tidak ingin mengerti sama sekali apa yang diinginkan sekolah

5.      Contoh pemerintahan yang transparan di masyarakat adalah . . . .

a.      Membuat gaduh kampung

b.      Menggunjing kepala desa

c.       Memberdayakan prodamas

d.      Mencari-cari masalah

e.      Semua jawaban tidak benar

6.      Contoh pemerintahan yang transparan di keluarga

a.      Tidak mengijinkan anak bermain diluar

b.      Berunding dalam membuat sesuatu dengan semua anak

c.       Pulang larut malam

d.      Memarahi anak

e.      Tidak ingin berbicara sama sekali dengan seseorang di rumah

7.      Siapa saja yang dirugikan jika pemerintahan di Indonesia tidak transparan . . . .

a.      Kepala negara

b.      Anak-anak

c.       Pejabat negara

d.      Semua warga negara

e.      Hamba sahaya

Pertemuan 16

1.      keadilan mengandung pengertian . . . .

a.    suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang

b.    suatu hal yang membuat semua orang tidak percaya diri akan keadaan dirinya sendiri

c.    perasaan takut dengan pemerintah

d.    suatu hal yang melakukan sepantasnya

e.    semua jawaban salah

2.      Contoh sikap keterbukaan dan keadilan dalam sekolah . . . .

a.    Suka mencuri barang milik siswa lain

b.    Melakukan hal yang sewenang wenang

c.    Penerapan dan pelaksanaan tata tertib sekolah oleh guru berupa contoh-contoh penegakan disiplin

d.    Memberikan sesuatu kepada tim tatib agar tidak dihukum

e.    Semua hal di sekolah dianggap jelek

3.      Contoh sikap keterbukaan dan keadilan dalam masyarakat . . . .

a.    Menggunakan hak suara untuk memilih ketua RT

b.    Melakukan kampanye tidak berguna

c.    Membuat coret-coretan di pos kampling

d.    Mengajak teman-teman berjudi

e.    Semua jawaban salah

4.      Contoh sikap keterbukaan dan keadilan dalam keluarga . . . .

a.    Mengasihi anak bungsu saja

b.    Mengasihi anak sulung saja

c.    Memberi kasih sayang yang sama kepada semua anak

d.    Memberi contoh yang tidak baik

e.    Semua jawaban salah

5.      Contoh sikap keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara . . . .

a.    menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi

b.    mengejek wakil rakyat

c.    demo untuk melengserkan presiden

d.    mengejek presiden lewat media sosial

e.    mencari kambing hitam dalam rapat

6.      keterbukaan merupakan perwujudan dari . . . .

a.      kemarahan, kemurkaan, kesadaran

b.      jujur, rendah hati, adil

c.       jujur, kemarahan, kemurkaan

d.      kerukunan, permusuhan, perdebatan

e.      semua jawaban salah

7.      keadilan berasal dari kata adil, yang mempunyai arti . . . .

a.    kerukunan, ketamakan, dan permusuhan

b.    kebahagiaan, kedamaian, dan ketidak harmonisan

c.    kecurangan, kepercayaan, dan tidak masuk akal

d.    kejujuran, kelurusan ,dan keikhlasan

e.    perpecahan, permusuhan, pertentangan

TUGAS PKN

UJI KOMPETENSI

1.      Budaya politik yang ditandai oleh anggota masyarakat yang ikut secara aktif dalam kegiatan politik disebut dengan budaya politik  ….

a.       Parokial                                         d.   Modern

b.      Kaula                                             e.   Tradisional

c.       Partisipan

2.      Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kegiatan politik dan paham akan input dan output politik, disebut dengan budaya politik ….

a.       Parokial                                         d.   Modern

b.      Kaula                                             e.   Tradisional

c.       Partisipan

3. Anak-anak pejabat yang menjadi pengusaha-pengusaha besar karena memanfaatkan jabatan orang tua mereka dan memperoleh perlakuan istimewa adalah contoh budaya politik ….

a.       Partisipan                                       d.   Patrimonialistik

b.      Parokial                                         e.   Unggul

c.       Patronage

4. Adanya pemilahan yang tegas antara penguasa ( wonggedhe ) dengan rakyat kebanyakan ( wongcilik ), menjadi cirri dari budaya Indonesia yaitu  ….

a.       Berkecenderungan patronage

b.      Berkecenderungan patrimonialistik

c.       Mempunyai hirarki yang ketat

d.      Bhineka Tunggal Ika

e.       Adanya birokrasi baru

5. Salah satu cirri berkembangnya partisipasi politik masyarakat adalah ….

a.       Lahirnya organisasi social dan politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

b.      Lahirnya bermacam-macam partai politik.

c.       Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.

d.      Meluasnya peran serta masyarakat dalam proses politik.

e.       Kepercayaan masyarakat terhadap system politik yang berlaku.

6.      Perhatikan lembaga-lembaga dibawah ini :

(1). Legislatif

(2). Eksekutif

(3). Yudikatif

(4). Kabinet

(5). Partai Politik

Yang bukan termasuk suprastruktur politik, ditunjukkan pada nomor  ….

a.       1   

b.      2

c.       3

d.      4

e.       5                           

7.      Berikut ini merupakan agenda reformasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang, kecuali ….

a.       Tumbangnya rezim Orde Baru

b.      Reposisi TNI dan POLRI

c.       Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

d.      Demonstrasi dengan cara anarkhis

e.       Amandemen UUD 1945

8.      Wujud partisipasi warga Negara dalam kegiatan politik dibawah ini, kecuali  ….

a.       Melaporkan adanya korupsi kepada badan berwenang

b.      Mengikuti unjuk rasa anti korupsi secara damai

c.       Mengikuti demonstrasi untuk melawan polisi

d.      Menyampaikan opini melalui surat kabar

e.       Menyampaikan saran dan kritik kepada Presiden melalui SMS

9.      Suatu proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap gejala politik yang terjadi di masyarakat, disebut fungsi partai politik sebagai  ….

a.       Sarana ruang kegiatan politik

b.      Sarana komunikasi politik

c.       Sarana sosialisasi politik

d.      Sarana rekruitmen politik

e.       Sarana pengatur konflik

10.  Faktor yang mendorong terbentuknya sistem multi partai adalah ….

a.       Keanekaragaman aliran dalam masyarakat

b.      Keanekaragaman partai politik

c.       Keanekaragaman suku bangsa

d.      Keanekaragaman ideology dalam masyarakat

e.       Keanekaragaman komposisi dalam masyarakat

11.  Tokoh yang mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah…

a.   Robert Mac Iver                            

b.   Abraham Lincoln

c.   Rousseau

d.   Aristoteles

e.   Huntington

12.  Makna konsensus dalam demokrasi Pancasila adalah…

a.   Adanya persamaan pendapat dari seluruh peserta musyawarah

b. Terciptanya kesepakatan bersama yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.

c.   Keputusan yang di hasilkan merupakan proses tawar menawar.

d.      Menghilangkan adanya perbedaan pendapat.

e.       Sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan.

13.  Berikutini yang termasuk salah satu macam demokrasi dilihat dari penyaluran kehendak rakyat adalah…

a.   Demokrasi perwakilan

b.   Demokrasi klasik

c.       Demokrasi modern

d.      Demokrasi rakyat

e.       Demokrasi liberal

14.  Demokrasi Pancasila intinya adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan”. Pengamalannya tampak dalam

a.   Persamaan dan keadilan dalam hokum Nasional

b.   Kekeluargaan dan gotong royong anggota masyarakat bila diundang

c.       Sikap menerima kebijaksanaan atasan yang menguntungkan bawahan

d.      Sikap tenggang rasa dan berjiwa sosial dalam masyarakat tertentu

e.       Sikap mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

15.  Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah…

a.   Adanya persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia

b.   Menuntut hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia

c.       Ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap kesempatan demi kepentingan sendiri

d.      Berusaha mencapai kesejahteraan bagi setiap penduduk Indonesia

e.       Setiap orang dengan bebas berbuat sesuai dengan keinginannya

16.  Berikutini yang bukan merupakan nilai-nilai luhur dalam pengambilan keputusan dengan mufakat bulat adalah…

a.   Persamaan pendapat dari seluruh peserta musyawarah

b.   Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain

c.       Saling member dan menerima pendapat yang berbeda

d.      Kebulatan tekad demi kepentingan kelompok

e.       Semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh

17.  Demokrasi yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan adalah demokrasi….

a.   Presidensial

b.   Pancasila   

c.       Parlementer

d.      Liberal

e.       Sosial

18.  Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (DemokrasiPolitik) yang di cerminkan oleh sila keempat, yakni: “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” pengertian tersebut terkandung dalam aspek…

a.  Formal

b.  Normatif

c.  Operatif                 

d.  Perwakilan

e.  Material

19.  Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD 1945 adalah…

a.   Kebebasan berbicara dan berorganisasi sesuai dengan undang-undang

b.   Kebebasan berpendapat sesuai dengan keinginan

c.   Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

d.   Bebas mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

e.   Berkewajiban mematuhi hukum yang berlaku

20.  Ciri utama dari masyarakat madani adalah…

a.   Masyarakat yang mandiri dan tidak begitu tergantung kepada pemerintah

b.  Pemerintah selalu turut campur terhadap segala aspek kehidupan masyarakat

c.   Rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik

d.   Maraknya tindak pidana, korupsi,kolusi dan nepotisme

d.      Militer berpartisipasi aktif dalam politik

21.   Masyarakat Madani pada mulanya berasal dari dunia barat yang dikenal dengan istilah…

a.   Good governance                    

b.   Demokratos                               

c.       Civil Society

d.      Polis

e.      Egaliter

22.   Dibawah ini merupakan salah satu pencerminan sikap demokrasi, dalam kebebasan pers adalah…

a.   Memahami pendapat orang lain

b.   Menolak pendapat orang lain

c.   Mengkritik pendapat orang lain

f.        Mempelajari pendapat orang lain

g.       Menghormati pendapat orang lain

23.   Berikut ini merupakan salah satu perbuatan yang mencerminkan penerapan demokrasi dilingkungan tempat tinggal adalah…

a.   Menyelesaikan masalah melalui keputusan ketua RT

b.   Mempengaruhi tetangga agar sependapat dengannya

c.   Tidak mengikuti rapat Desa karena tidak berkaitan dengan urusan pribadinya

d.      Memegang teguh pendiriannya

e.      Aktif mengikuti kegiatan dialog/ musyawarah di Desa

                                                                                                                 

24.   Rakyat yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun adalah prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu adalah…

a.   Langsung                                                     

b.   Rahasia                                                         

c.       Umum

d.      Jujur dan adil

e.      Bebas

25.   Contoh sikap yang tidak sesuai dengan konsep berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah…

a.       Penuh semangat sehingga disenangi oleh peserta lain

b.      Mengabaikan akal sehat dalam menyelesaikan masalah

c.   Berunding demi lancarnya pengambilan keputusan

d.   Meninggalkan tempat musyawarah karena ada kepentingan

e.   Berargumentasi pada setiap pendapat yang di kemukakan

26.   Pengertian keterbukaan adalah…

a.   Kejujuran hati seseorang dalam melakukan perbuatan atau ucapan sesuai  

      dengan kenyataan

b.   Keterusterangan seseorang untuk memberikan kejelekan orang lain

c.   Keterbukaan seseorang untuk memberitahu kelemahan keluarganya

f.        Terus terang kepada orang lain tentang kesalahan orang lain

g.       Menutup-nutupi perbuatan yang tidak baik

27.   Dalam masa keterbukaan atau transparansi dapat di benarkan melakukan unjuk rasa atau demontrasi. Namun harus sesuai dengan…

a.   UU No.8 Tahun 1997                               

b.   UU No 9 Tahun 1997                                               

c.   UU No.7 Tahun 1998

d.   UU No.  9 Tahun 1998

e.UU No.10 Tahun 1998

28.   Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri…

a.   Pemerintahan Liberal                                             

b.   Pemerintahan demokrasi                     

c.   Pemerintahan bebas

d.   Pemerintahan yang transparan

e.Pemerintahan otoriter

29.   Menggelapkan atau memakai uang negara untuk kepentingan pribadi disebut…

a.   Nepotisme                                                  

b.   Pungli                                                                            

c.       Kolusi

d.   Korupsi
e.   Kompensasi

30.   Dampak dari tidak transparansinya penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut adalah…

a.   Praktek penyelundupan

b.   Manipulasi pajak

c.       Banyak penyelenggara negara yang bertindak KKN

d.      Penyelenggara negara berbuat sesuai tugas dan tanggung jawab

e.      Menimbulkan adanya ketidak puasan hokum

31.   Sikap adil dan bijaksana harus diterapkan karena…

a.   Menguntungkan diri sendiri

b.   Menguntungkan kelompok

c.   Menguntungkan lingkungan

d.      Sesuai dengan amanat pemerintah

e.      Merupakan kewajiban moral

32.   Good Governance adalah…

a.   Tata kelola pemerintahan yang baik

b.   Transparansi anggaran

c.       National leadership

d.      Keterbukaan pemerintahan

e.      Keadilan dan keterbukaan

33.   Faktor kunci keberhasilan Good Governance adalah…

a.   Komitmen dan national leadership   

b.   Modernisasi birokrasi                                             

c.       Pemerintah yang akuntabel

d.   Pemerintah yang kuat
e.   Keadilan sosial

34.   Salah satu faktor yang dapat menjamin tercapainya suatu kebenaran dan keadilan adalah…

a.   Terjaminnya kesejahteraan para penegak hukum

b.   Di berlakukannya hukum secara pandang bulu

c.       Adanya jaminan dan kepastian hukum

d.      Terbukanya proses peradilan yang bebas

e.      Adanya undang-undang yang berlaku

35.   Contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain…

a.   Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib

b.   Menghitung hasil suara pemilu di hadapan umum

c.       Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat

d.      Memberi petunjuktentang cara pemilu

e.      Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang

36.   Dalam pemerintahan yang terbuka…

a.   Semua informasi pemerintah boleh diakses publik

b.   Boleh ada pengecualian kebebasan informasi

c.       Semua informasi pejabat boleh diakses pers

d.      Presiiiden tidak boleh memiliki informasi

e.      Parlemen tidak boleh memiliki informasi

37.   Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang yang menjadi bagiannya adalah pengertian dari keadilan…

a.   Distributif                                                     d.Konvensional

b.   Kodrat alam                                                 e.Moral

c.       Komutatif

38.   Era keterbukaan tidak hanya memberikan kemajuan tetapi juga menimbulkan dampak negative dibidang budaya, yaitu…

a.   Uji coba senjata nuklir di kawasan laut

b.   Masuknya aneka makanan di Indonesia

c.       Pergaulan bebas dan pornografi

d.      Dibukanya jaringan Internet

e.      Digunakannya OHV di sekolah

39.   Keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari keadilan…

a.   Komutatif                                                     d.Kodrat alam

b.   Ditributif                                                       e.Legalitas

c.       Konvensional

40.   Demokrasi sangat memerlukan adanya keterbukaan ini adalah pendapat dari…

a.   David Beetham                                          d.Clifforb Greetz

b.   Kevin Boyle                                                 e.John Rawls

c.       Robert A Dahl