TUGAS PKN BAB 6

Indahnya demokrasi adalah sbg berikut:

1.   Rakyat tidak hanya menjadi sbg objek namaun sbg subjek, rakyat ikut di ajak berpartisipasi dalam pelaku demokrasi

2.       Pemerintah menghargai terhadap HAM

3.       Rakyat di beri kebebasan untuk berpartisipasi

4.       Tidak ada unsur kekejaman

5.       Adanya usaha kebersamaan didalam menyelesaikan masalah bersama

ada 2 unsur demokrasi:

-          keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan

-          Penghormatan & penghargaan HAM dalam Konstitusinya, khususnya hak berbicara dan mengeluarkan pendapat

~Bentuk-bentuk Sistem Demokrasi di sekolah :

 -Pemilihan Ketua OSIS

 -Pemilihan ketua kelas

 -Pada saat diskusi atau kelompok

 -Saat pemilihan ketua/pengurus organisasi

 -Saat ingin menentukan suatu kesepakatan, dll.

     Pertanyaan : Kenapa masih ada orang yang nasibnya kurang baik gelandangan yang tidur di depan toko/tidak terawat pemerintah?

     Jawab : Karena sebagian besar masyarakat belum bisa melaksanakan demokrasi dengan baik dan juga sebagian besar masyarakat belum menerima hak nya yang benar, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang terurus.

NEGARA YANG MENGANUT SISTEM DEMOKRASI:
1. Norwegia 

2. Islandia
3. Denmark
4. Swedia
5. Indonesia

6. Australia

7. Swiss

8. Kanada

9. Finlandia

10. Belanda

11. Luksemburg

12. Irlandia

13. Austria

14. Jerman

15. Malta

16. Repulbik Ceko

17. Uruguay

18. Britania Raya

19. Amerika Serikat

20. Selandia Baru

21. Jepang

22. Korea Selatan

23. Belgia

24. Mauritius

25. Spanyol

Pengertian Hak dan kewajiban

Hak = Sesuatu yang harus diterima

Kewajiban = Sesuatu yang harus dilakukan

A.      Hakekat warga negara dalam sistem demokrasi

1. Bagaimana hubungannya Pasal 28 dengan hakikat warga negara?

2. Mengapa pasal ini menjadi jaminan warga negara dalam demokrasi?

3. Mengapa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU? Mengapa demikian?

4. Jikan itu semua tidak ditetapkan dengan UU, apa akibatnya?

~Tugas Mandiri

Carilah oleh kalian informasi di media cetak elektronik atau sumber lain tentang

orang asing yang menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, berikanlah komentar

atau pendapat kalian.

Nama orang

Greg Nwokolo

Sebab menjadi WNI

Ingin membela timnas Indonesia

Pendapat kalian

Orang luar negeri saja membela Indonesia, harusnya kita sebagai WNI asli lebih harus mencintai/membela bangsa kita tercinta dengan menjunjung tingi harkat, martabak, dan hak kita agar Indonesia lebih maju.

~Tugas mandiri

 Pengertian Sistem Demokrasi :Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya

memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

 Kelebihan Sistem Demokrasi :

1. Demokrasi Langsung : -Rakyat memiliki kontrl terhadap kekusaan politik -Menurunkan ketergantungan rakyat kepada elit politik -Mudah diterapkan pada komunitas dengan jumlah kecil

2. Demokrasi Perwakilan : -Lebih mudah digunakan untuk masyarakat yang plural -Kekuasaan dan fungsi-fungsi kenegaraan dipegang oleh orang yang lebih berkapasitas

~Lawan Anti Demokrasi : (belum tahu)

~Ciri-ciri Demokrasi :

1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.

2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.

3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga

yang bertugas mengawasi pemerintahan.

4. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan

dalam undang-undang dasar negara.

5. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

6. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

7. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

8. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

9. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

10. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

~2 gagasan dasar/asas pokok demokrasi :

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan

presiden dan wakil presiden, serta pemilihan wakil rakyat yang akan duduk

di majelis atau dewan

2. Pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia. Misalnya, adanya

pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan

hak asasi bersama demi kepentingan bersama.

~7 asas-asas pokok sistem demokrasi pancasila sebagai berikut:

a. persamaan

b. keseimbangan hak dan kewajiban

c. musyawarah untuk mufakat

d. mewujudkan keadilan sosial

e. kebebasan yang bertanggung jawab

f. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

g. cita-cita nasional.

~7 asas-asas pokok sistem demokrasi pancasila sebagai berikut:

a. persamaan

b. keseimbangan hak dan kewajiban

c. musyawarah untuk mufakat

d. mewujudkan keadilan sosial

e. kebebasan yang bertanggung jawab

f. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

g. cita-cita nasional.

~Tugas Mandiri halaman 42

Lingkungan	Sikap dan perilaku yg kurang mencermikan Demokrasi	Akibat dari sikap kurang menerapkan Demokrasi	Cara membina dan membiasakan demokrasi
1.      Keluarga	a.       Sikap ingin menang sendiri b.      Sikap Tidak Mau mengalah c.       Sikap mengambil kebijakan sendiri	a.       Yang lain tersakiti b.      Bisa terjadi pertengkaran c.       Menjadi orang yang sok	a.       Harus bisa menghargai orang lain b.      Harus bisa menanahan emosi c.       Tidak boleh menjadi orang yang sok bisa
2.      Sekolah	a.       Tidak melaksanakan kewajibannya b.      Tidak menghargai pendapat teman c.       Sering mengejek teman	a.       Menjadi anak yang malas b.      Menjadi seenaknya c.       Temannya bisa sakit hati dan menimbulkan dendam	a.       Harus mawas diri b.      Harus bisa menghargai teman dalam hal apapun c.       Harus bisa menjaga perasaan teman, tidak boleh seenaknya sendiri mengejek teman
3.     Masyarakat	a.       Tidak mau kerjabakti b.      Tidak mau bergaul dengan tetangga c.       Menjadi warga yang sok	a.       Saling sindir-menyindir b.      Saling dendam c.       Dibenci tengga lain	a.       Harus bisa saling menolong antarwarga b.      Harus bisa bergaul dengan tetangga lain c.       Harus bisa menjadi warga yang rendah hati
4.      Bangsa dan Negara	a.       Tidak mau membayar pajak b.      Golput c.       Suka demo	a.       Negara bisa miskin/tidak maju-maju b.      Pemimpin yang terpilih tidak sesuia dengan hati c.       Banyak kerusuhan	a.       Menaati kewajibannya b.      Harus ikut serta dalam hal apapun c.       Bisa menerima keadaan

B. Hak Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara

Hal. 43

1.      Gambar itu menyatakan bahwa pengemis tersebut belum mendapatkan hak layaknya dan belum melaksanakan kewajibannya dengan baik

2.      Karena bantuan-bantuan dari pemerintah belum tersalurkan dengan baik

3.      –karena kebutuhan kehidupan

-karena tuntutan keluarga

-karena tidak ada lapangan pekerjaan yang mau menampung, dll.

4.      Pemerintah turun tangan dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak

5.      Bagaimana pendapat pemerintah dalam hal ini?

Tugas Mandiri halaman 44

Pendapat : menurut saya perbuatan aparat itu terlalu kejam, karena menendang tersangka dengan kaki. Harusnya dengan secepatnya diadili di hukum, tidak diadili sendiri seperti itu.

Halaman 46

No.	Pasal	Bunyi pasal	Hak tentang
1.	27 Ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengann tidak ada kecualinya	Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan
2.	27 Ayat (2)	Tiap - tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	Hak warga Negara yang layak
3.	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	Kebebasan warga dalam mengeluarkan pendapat
4.	28D Ayat (3)	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Hak warga dalam kedudukan di pemerintahan
5.	28E Ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Kebebasan dalam berorganisasi
6.	1 Ayat (2)	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar	Kedaulatan yang Demokrasi
7.	2 Ayat (1)	Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.	Lembaga Negara dipilih melalui pemilu
8.	6A Ayat (1)	Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan  secara langsung oleh rakyat	Pemimpin Negara dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu
9.	19 Ayat (1)	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum	Hak tentang pilihan rakyat yang bebas
10.	22C Ayat (1)	Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum	Memilih/mengeluarkan suara/mengeluarkan pendapat dalam memilih pewakilnya

C. Kewajiban Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara

Halaman 47-48

1.      Karena kurangnya motivasi dari pemerintah akan pentingnya PBB

2.      Dengan memberi sosialisasi dan motivasi kepada warga akan pentingnya PBB agar masyarakat dapat sadar

3.      Tidak ada Biaya, Kurang wawasan, Kurang motivasi dari pemerintah

4.      Bukannya tidak, namun belum menyadari

5.      Tidak ada.

D. Fungsi Tanggung Jawab Warga Negara dalam Proses Demokrasi

Halaman 51

1.      Belum

2.      Karena banyak keputusan KPU yang tidak sesuai dengan pilihan rakyat

3.      Tidak

4.      Bagi KPU : tidak boleh mengambil keputusan sesuai dengan sendiri (disuap). Bagi  pengunjuk rasa harusnya bisa menerima kenyataan

5.      Demokrasi di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik

Halaman 52

No.	Bidang	Hak	Kewajiban
1.	Politik	Hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan.	Memilih dalam pemilihan umum atau pelaksanaan demokrasi lain.
2.	Pendidikan	Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak	Melaksanak pendidikan sesuai peraturan
3.	Ekonomi	Hank untuk mendapatkan barang yang layak	Kewajiban untuk menjadi orang yg berekonomi baik
4.	Sosial Budaya	Hak untuk mengambil manfaat dari budaya yang ada	Kewajiban untuk melestarikan budaya
5.	Hankam	Hak untuk mendapatkan keamanan dimanapun	Kewajiban untuk menjaga keamanan dimanapun
6.	Hukum	Hak untuk mendapat kedudukan yang sama di depan hukum	Kewajibban untuk menaati hukum
7.	Agama	Hak kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing	Kewajiban untuk saling menghargai antar agama
8.	Kesehatan	Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan baik	Kewajiban untuk menjaga kesehatan
9.	Tenaga Kerja	Hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak dan baik	Kewajiban untuk menjadi pekerja yang baik
10.	Komunikasi	Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan Informasi	Menjaga untuk saling berkomunikasi satu sama lain

Kelompok 5
anggota :

1. Djody Fauzi Loan's
2. Muhammad Ridho Faza
3. Nida Zakiyah Qoyum .S
4. Ning Firdausyi Ariani

halaman 20

No	Nama Kasus	Nama yang terlibat	Sanksi yang di berikan	Termasuk peradilan
1.	Kasus pembunuhan	ryan	Dihukum mati	perdata
2.	kasus KDRT	susan	di penjara	Perdata
3.	kasus pencemaran nama baik	prita mulyasari	penjara 6 tahun	Perdata
4.	kasus pencemaran nama baik	2 wartawan	penjara 6 tahun	perdata
5.	kasus pencemaran nama baik	ahmad taufik dan teuku iskandar	Penjara dan denda	perdata
6.	kasus pembunuhan	antasari ashar	20 tahun penjara	peradilan umum
7.	kasus korupsi	Gayus	8 tahun penjara	Peradilan tipikor
8.	kasus korupsi	Angelina S	8 tahun penjara	peradilan tipikor
9.	kasus korupsi	Andi M	8 tahun penjara	peradilan tipikor
10.	Kasus pencurian	inah	3 bulan	Peraum

 HAL 20

Hal 21

Selalu memperhatikan antara kasusnya dengan vonis hakim, kami berharap proses penegakkan hukum/peradilan hendaknya adil dan berperikemanusiaan.

Hal 22

Proses perdilan di Indonesia terutama pada tingkat pertama berjalan independen atau bebas, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. Bagi terpidana yang merasa belum memperoleh keadilan di beri hak untuk di ajukan naik banding pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, baik peradilan tinggi atau mahkamah agung, bagi peradilan/mahkamah khusus dimana keputusannya merupakan final dan berkekuatan hukum tetap dan apabila yang kalah memiliki bukti-bukti yang baru dan kuat, maka dapat diajukan lagi.Bagi peradilan atau Mahkamah khusus dimana keputusannya merupakan final dan berkekuatan hukum tetap.dan apabila yg kalah memiliki bukti bukti yang baru dan kuat maka dapat diajukan lagi

Hal 23 atas

Proses peradilan agama telah berjalan dgn baik oleh lembaga lembaganya ,termasuk perkara perdata biasanya diawali dengan nasehat nasehat agar bersatu kembali atau perselisihan dapat diselesaikan dalam musyawarah keluarga,Apabila tidak terjadi kesepakatan maka diterapkan hukum

HAL 23 bawah

Peradilan tata usaha negara telah dilaksanakan untuk menangani kasus yang menyangkut penyalah gunakan atau kesalahan kesalahan dalam kebijaksanaan pemerintah.

HAL 24

Peradilan militer diindonesia sudah berjalan dengan baikdalam memproses pelanggaran bagi militer semasa masih aktif. Apabila, sudah pensiun  maka, masuk menjadi peradilan umum.

HAL 25

peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sudah  berjalan dengan baik khususnya menangani kasus pemilu,UU. Dan keputusan nya bersifat final.

HAL 26 TUGAS MANDIRI

1.      Tuliskan perkara atau kasusnya

Kasus korupsi.

2.         Sebutkan pelaku dalam kasus tersebut.

Angelina sondank

3.                   Peradilan apa yang digunakan?

Peradilan tipikor

4.                   Bagaimana putusan hakim?

Peradilan tingkat pertama , diputuskan 8 tahun penjara, naik banding

Pengadilan tinggi memutuskan 6 tahun penjara, naik banding

MA memutuskan 8 tahun penjara.

5.                   Apa pendapat kalian tentang kasus tersebut?

Penyelesaian kasus tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan

UJI KOMPETENSI

1.    Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda yang meksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.

         Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa      Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa   memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

2.    Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Contohnya perkosaan, perzinahan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan hukum perdata merupakan hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lan dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Itu sebabnya Hukum perdata disebut juga sebagai hukum privat atau hukum sipil.

Perbedaan  nya :

hukum perdata :

1.    apabila ada suatu perkara yang tidak digugat oleh pihak korban tidak dilakukan proses  penyelidikan dan bersifat individualisme

2.     Hukum perdata mengacu pada satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPer

          hukum pidana:

1.      apabila ada suatu perkara yg tdk digugat , tetap dilakukan penyelidikan.

2.      Segala peraturan hukum pidana dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang popular disingkat dengan KUHP

3. karen peradilan militer  melaksanakan tugas nya  sesuai dengan tingkatan  kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

Contoh kasus:

Pagelaran Peradilan Koneksitas Kasus Pembantaian Ulama Karismatik, Tengku Bantaqiah bersama 56 orang murid Pesantrennya di Desa Betong Ateuh, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 23 Juli 1999 di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Sidang koneksitas itu sendiri di pimpin oleh oleh Ketua Majelis Hakim dan 2 orang hakim anggota Sebagai pembela yang mendampingi seluruh prajurit Kostrad, 25 tersangka kasus pembantaian Ulama Aceh Tengku Bantaqiah bersama 56 murid pesantrennya di Beutong Ateuh, Kabupaten Aceh Barat itu,

10 tersangka diantaranya adalah anggota Yon Linud 328 Kostrad Cilodog Bogor-Jawa Barat.

1 Tersangka anggota Yon Linud 305 Kerawang Jawa Barat,

1 tersangka dari Kipan B Yon 113 Cunda Lhokseumawe-Aceh Utara,

2 tersangka dari Yon 413 Sukoharjo Jawa Tengah,

2 anggota Korem 011 Lilawangsa Lhokseumawe,

7 tersangka anggota Kiwal Kodam I Bukit Barisan Medan,

1 tersangka warga sipil bernama Taleb Aman Suar, penduduk Kampung Paya Kolak, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

1 tersangka Letkol Sujono, Kasi Intel Korem 011 Lilawangsa Lhokseumawe,

Dalam penjelasannya JPU mengatakan 56 korban pembataian tidak semuanya tewas di Pesantren Tengku Bantaiqiah, tetapi yang luka-luka saat itu diangkut dengan dua truk ke Lhokseumawe, dengan alasan akan dirawat di kota Lhokseumawe Aceh Utara, namun di pertengahan jalan di Kabupaten Aceh Tengah, ke 23 korban luka-luka itu dibunuh oleh para tersangka di dua titik lokasi dan seluruh mayat-mayatnya dibuang ke dalam jurang di Kabupaten Aceh Tengah.

4.

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tugas dan Wewenang  Mahkamah Agung ( MA )

1.  Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehUndang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden membergrasi dan rehabilitasi.
4. Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan
5. Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU.

v  Fungsi Anggota Mahkamah Agung ( MA )

Ø  Fungsi  Peradilan

1. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
2. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
3. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Ø  Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan, terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan para pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan, Kehakiman, yakni dalam hal Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan menerima keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi  peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi Kebebasan Hakim ( Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 ).

Ø  Fungsi Mengatur

1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang

Ø  Fungsi Nasehat

1. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya
2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Ø  Fungsi Administratif

1. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Ø  Fungsi Lain-lain

1. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

v  Tugas Mahkamah Konstitusi ( MK )

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945.

v  Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK )

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu

v  Fungsi Mahkamah Konstitusi ( MK )

1.       menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.

2.       pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

3.       untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnyaUntuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

v  Fungsi lanjutan selain  judicial review

1.      memutus sengketa antarlembaga negara

2.      memutus pembubaran partai politik, dan

3.      memutus sengketa hasil pemilu

v  Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial berpedoman kepada UU no. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sebagaimana yang tertulis dalam UU tersebut, Komisi Yudisial memiliki tujuan, yaitu :

1.       Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat

2.      Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim

3.  Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen

4.  Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman

5.      Tindak pidana korupsi ditangani oleh peradilan TIPIKOR( Tindak Pidana Korupsi )

Kedudukan KPK dan Kejaksaan Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa “Kejaksaan RI, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 undang-undang ini. Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Terbentuknya Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) tidsak lepas dengan kondisi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.4 Strategi total penindakan, seperti yang dulu dijalankan sejumlah badan-badan antikorupsi, terbukti tidak efektif dalam mengatasi problem korupsi yang sudah sistemik di Indonesia. Namun, kegiatan antikorupsi yang bersifat penindakan harus tetap dilaksanakan. Dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama pasal 11 dan 12, kegiatan penindakan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang "melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp satu milyar". Adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan penindakan oleh KPK menekankan tetap pentingnya aktivitas represif dalam konteks perlawanan terhadap korupsi secara nasional. Kiprah KPK dalam upayanya memberantas korupsi, hingga saat ini diakui belum banya yang dapat dilakukan.5 Mengingat pertimbangan yang dilakukan melalui kacamata perspektif pemangku kepentingan, KPK tentu baru dapat meningkatkan pencapaian sasaran-sasaran stratejik ini apabila kapasitas internal KPK sendiri juga dilengkapi dengan keahlian dalam: (i) secara langsung membantu aparat-aparat penegak hukum dalam menegosiasikan proses asset recovery dengan negara asing, dan (ii) membangun pusat informasi internal tentang proses dan prosedur asset recovery yang terhimpun berdasarkan negara-negara asing yang diketahui sebagai negara penerima transfer dana milik negara yang dicuri; pusat informasi tersebut kemudian disosialisasikan dan di-share dengan aparat-aparat penegak hukum dalam usaha asset recovery mereka.